ANALISIS KEADAAN MASA ORDE BARU DENGAN REFORMASI

1.       Politik Luar Negri

     ·          Masa Orde Baru

Politik dan kebijakan luar negeri Indonesia cenderung pada usaha-usaha perbaikan ekonomi negara melalui peningkatan pembangunan di berbagai sektor serta keamanan negara di mana dalam usaha penerapannya rezim Soeharto yang otoriter cenderung menggunakan hard diplomacy yang sangat mengandalkan kekuatan militer di berbagai bidang termasuk dalam menjalankan politik luar negeri.

     ·          Masa Reformasi

Politik luar negeri mulai dibangun kembali dari awal, tujuan utama politik luar negeri Indonesia selain fokus pada pembangunan dan perbaikan ekonomi serta keamanan negara, juga fokus pada tujuan utama pemulihan nama baik dan peningkatan citra Indonesia di dunia internasional.

2.       Pemilu

     ·          Masa Orde Baru

1.       Dilaksanakan hanya sekali untuk memilih partai,

2.       Tidak adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif secara langsung.

3.       Semboyan Pemilu yaitu Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).

     ·          Masa Reformasi

1.       Dilaksanakan dengan dua hingga tiga tahapan (satu tahapan untuk memilih partai/anggota legislatif dan dua tahapan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif secara langsung oleh rakyat.

2.       Semboyan Pemilu yaitu Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil).

3.       Sistem Kepartaian

     ·          Masa Orde Baru

Hanya ada tiga partai (PDI, Golkar dan PPP) dan pasti golkar sebagai jawara pemilu dengan mengusung presiden soeharto pada Sidang Umum MPR.

     ·          Masa Reformasi

Jumlah partai peserta pemilu tidak dibatasi seberapa banyak jumlahnya (Multipartai) yang penting partai-partai tersebut lulus prakwalifikasi dari dephum/ham.

4.       Kebijakan Ekonomi

     ·          Masa Orde Baru

Kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.

     ·          Masa Reformasi

Pemerintahan presiden Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

5.       Sistem Pemerintahan

     ·          Masa Orde Baru

Orde baru menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi dan satu komando penuh. Daerah tidak diberi keleluasaan sama sekali. Akibatnya pembangunan tidak merata dan perputaran uang 90% lebih ada di Jakarta.

     ·          Masa Reformasi

Masa reformasi menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi hampir penuh. Daerah diberi keleluasaan untuk mengelola daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan di daerah lebih semarak.

6.       Pengambil Alihan Kekuasaan

     ·          Masa Orde Baru

Kudeta, Soeharto memanfaatkan surat tugas dari Presiden Soekarno (supersemar) untuk menjatuhkan Soekarno.

     ·          Masa Reformasi

Demokrasi, Presiden mendapat kekuasaan melalui pemilu.

7.       Peran Militer

           ·          Masa Orde Baru

Dwi fungsi militer. Militer mengirimkan wakil di parlemen. (P4 adalah inisiatif fraksi ABRI)             

           ·          Masa Reformasi

Militer menjaga pertahanan negara saja.

8.       Media

     ·          Masa Orde Baru

Pembatasa media, koran maksimal 12 halaman saja, perlu ijin penerbitan. Kapanpun ijin penerbitan bisa dicabut.

     ·          Masa Reformasi

Bebas, contohnya kompas kadang lebih dari 50 halaman. Siapapun bisa menerbitkan koran, majalah.

9.       Kepolisian

     ·          Masa Orde Baru

Bagian dari militer / ABRI

     ·          Masa Reformasi

Terpisah dari militer / TNI

10.   APBN/ Pengeluaran Terbesar Negara

     ·          Masa Orde Baru

Lebih dari 40% untuk pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, dll) intinya membangun perekonomian.

     ·          Masa Reformasi

20% untuk pendidikan nasional dan belanja/ gaji pegawai.

11.   Penerapan UUD 1945

     ·          Masa Orde Baru

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni.

     ·          Masa Reformasi

Terjadi amandemen pada UUD 1945 karena terjadi banyak penyimpangan pada masa Orde Baru.

12.   Budaya Politik

     ·          Masa Orde Baru

Budaya politik yang berkembang pada era Orde Baru adalah budaya politik subjek. Dimana semua keputusan dibuat oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya bisa tunduk di bawah pemerintahan otoriterianisme Soeharto.

     ·          Masa Reformasi

Rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.

13.   Tugas dan Wewenang Lembaga Negara

     ·          Masa Orde Baru

Tugas dan wewenang lembaga negara umumnya menjadi pembina, mengatur dari pusat, bahkan merekayasa. Contoh : Departemen Dalam Negeri berperan sebagai pembina politik; MPR bertugas memilih prediden dan wakil presiden.

     ·          Masa Reformasi

Tugas dan wewenangnya bergeser lebih kepada fasilitasi dan fungsi manajemen birokrasi modern dengan pelimpahan wewenang otonomi yang lebih luas di daerah. Contoh : Sekarang peran Depdagri lebih ke manajemen kebijakan di bidang otonomi daerah dan fasilitasi/dukungan pemilu, pilkada, pemekaran wilayah, APBD, Perda, dan seterusnya; MPR bertugas melantik presiden dan wakil presiden.

14.   Tingkat Pertumbuhan Penduduk

     ·          Masa Orde Baru

Tingkat pertumbuhan penduduk per-tahun mengalami penurunan berkat keberhasilan program KB dan perbaikan gizi serta kesehatan masyarakat.

     ·          Masa Reformasi

Tingkat pertumbuhan penduduk per-tahun mengalami kenaikan dibandingkan pada masa Orde Baru.

15.   Mobilitas Penduduk

     ·          Masa Orde Baru

Pelaksanaan transmigrasi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk.

     ·          Masa Reformasi
Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah.