1. Politik Luar
Negri
·
Masa Orde Baru
Politik
dan kebijakan luar negeri Indonesia cenderung pada usaha-usaha perbaikan
ekonomi negara melalui peningkatan pembangunan di berbagai sektor serta
keamanan negara di mana dalam usaha penerapannya rezim Soeharto yang otoriter
cenderung menggunakan hard diplomacy yang sangat mengandalkan kekuatan militer
di berbagai bidang termasuk dalam menjalankan politik luar negeri.
·
Masa Reformasi
Politik
luar negeri mulai dibangun kembali dari awal, tujuan utama politik luar negeri
Indonesia selain fokus pada pembangunan dan perbaikan ekonomi serta keamanan negara,
juga fokus pada tujuan utama pemulihan nama baik dan peningkatan citra Indonesia
di dunia internasional.
2. Pemilu
·
Masa Orde Baru
1. Dilaksanakan hanya sekali untuk memilih partai,
2. Tidak adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota
Legislatif secara langsung.
3. Semboyan Pemilu yaitu Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).
·
Masa Reformasi
1. Dilaksanakan dengan dua hingga tiga tahapan (satu tahapan untuk memilih
partai/anggota legislatif dan dua tahapan untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif secara
langsung oleh rakyat.
2. Semboyan Pemilu yaitu Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas dan
Rahasia serta Jujur dan Adil).
3. Sistem Kepartaian
·
Masa Orde Baru
Hanya ada tiga partai (PDI, Golkar dan PPP) dan
pasti golkar sebagai jawara pemilu dengan mengusung presiden soeharto pada
Sidang Umum MPR.
·
Masa Reformasi
Jumlah partai peserta pemilu tidak dibatasi
seberapa banyak jumlahnya (Multipartai) yang penting partai-partai tersebut
lulus prakwalifikasi dari dephum/ham.
4. Kebijakan
Ekonomi
·
Masa Orde Baru
Kebijakan ekonominya berorientasi kepada
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan
politik yang dijalankan oleh pemerintah.
·
Masa Reformasi
Pemerintahan presiden Habibie yang mengawali masa
reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik.
5. Sistem Pemerintahan
·
Masa Orde Baru
Orde baru menggunakan sistem pemerintahan
sentralisasi dan satu komando penuh. Daerah tidak diberi keleluasaan sama
sekali. Akibatnya pembangunan tidak merata dan perputaran uang 90% lebih ada di
Jakarta.
·
Masa Reformasi
Masa reformasi menggunakan sistem pemerintahan
desentralisasi hampir penuh. Daerah diberi keleluasaan untuk mengelola
daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan di daerah lebih semarak.
6. Pengambil Alihan Kekuasaan
·
Masa Orde Baru
Kudeta, Soeharto memanfaatkan surat tugas dari
Presiden Soekarno (supersemar) untuk menjatuhkan Soekarno.
·
Masa Reformasi
Demokrasi, Presiden mendapat kekuasaan melalui
pemilu.
7. Peran Militer
·
Masa Orde Baru
Dwi fungsi militer. Militer
mengirimkan wakil di parlemen. (P4 adalah inisiatif fraksi ABRI)
·
Masa Reformasi
Militer menjaga pertahanan negara saja.
8. Media
·
Masa Orde Baru
Pembatasa media, koran maksimal 12 halaman saja, perlu ijin penerbitan.
Kapanpun ijin penerbitan bisa dicabut.
·
Masa Reformasi
Bebas, contohnya kompas kadang lebih dari 50
halaman. Siapapun bisa menerbitkan koran, majalah.
9. Kepolisian
·
Masa Orde Baru
Bagian dari militer / ABRI
·
Masa Reformasi
Terpisah dari militer / TNI
10. APBN/
Pengeluaran Terbesar Negara
·
Masa Orde Baru
Lebih dari 40% untuk pembangunan infrastruktur (Jalan,
jembatan, dll) intinya membangun perekonomian.
·
Masa Reformasi
20% untuk pendidikan nasional dan belanja/ gaji
pegawai.
11. Penerapan
UUD 1945
·
Masa Orde Baru
Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara
murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila
dan UUD 1945 yang murni.
·
Masa Reformasi
Terjadi
amandemen pada UUD 1945 karena terjadi banyak penyimpangan pada masa Orde Baru.
12. Budaya
Politik
·
Masa Orde Baru
Budaya politik yang berkembang pada era Orde Baru adalah budaya politik
subjek. Dimana semua keputusan dibuat oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya
bisa tunduk di bawah pemerintahan otoriterianisme Soeharto.
·
Masa Reformasi
Rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan
para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya
politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan
budaya politik subjek-partisipan.
13. Tugas dan
Wewenang Lembaga Negara
·
Masa Orde Baru
Tugas dan wewenang lembaga negara umumnya menjadi pembina, mengatur dari
pusat, bahkan merekayasa. Contoh : Departemen Dalam Negeri berperan sebagai
pembina politik; MPR bertugas memilih prediden dan wakil presiden.
·
Masa Reformasi
Tugas dan wewenangnya bergeser lebih kepada fasilitasi dan fungsi
manajemen birokrasi modern dengan pelimpahan wewenang otonomi yang lebih luas
di daerah. Contoh : Sekarang peran Depdagri lebih ke manajemen kebijakan di
bidang otonomi daerah dan fasilitasi/dukungan pemilu, pilkada, pemekaran wilayah,
APBD, Perda, dan seterusnya; MPR bertugas melantik presiden dan wakil presiden.
14. Tingkat
Pertumbuhan Penduduk
·
Masa Orde Baru
Tingkat
pertumbuhan penduduk per-tahun mengalami penurunan berkat keberhasilan program
KB dan perbaikan gizi serta kesehatan masyarakat.
·
Masa Reformasi
Tingkat
pertumbuhan penduduk per-tahun mengalami kenaikan dibandingkan pada masa Orde
Baru.
15. Mobilitas
Penduduk
·
Masa Orde Baru
Pelaksanaan transmigrasi difokuskan pada
pemecahan masalah persebaran penduduk.
·
Masa Reformasi
Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah.
Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah.
